HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Area V

Pengendalian Gratifikasi (3)

1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Public campaign telah dilakukan secara berkala

Lihat

 

2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur;

Lihat

 

Penerapan SPIP (3)

1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Lihat

 

2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Lihat

 

3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

Lihat

 

4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;

Lihat

 

Pengaduan Masyarakat (3)

1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Lihat

 

2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat Pernyataan tentang tidak adanya pengaduan masyarakat di Pengadilan Negeri Kisaran

Lihat

 

3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

Lihat

 

4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

Lihat

 

Whistle-Blowing System (3)

1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Ya. Jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

Lihat

 

2. b. Whistle Blowing System telah diterapkan

Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Lihat

 

3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

Lihat

 

4. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

Lihat

 

 

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;

Lihat

 

2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan / diinternalisasikan ke seluruh layanan.

Lihat

 

3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;

Lihat

 

4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;

Lihat

 

5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

Lihat

 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

1. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :

Lihat

 

2. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) :

Lihat

Lokasi Pengadilan